Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Pembangunan Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Berawal dari pengetahuan sejarah yang sangat fenomenal, dapat diketahui bahwa perekonomian islam sangat berkembang pesat melalui sector wakaf. Dalam perwakafan pada zaman dahulu melalui nadzir-nadzir yang professional wakaf dapat dijadikan sumber penghasilan suatu negara. Karena, intensif zakat bukan hanya untuk orang islam seperti halnya zakat, tapi untuk semua kalangan masyarakat yang membutuhkan wakaf tersebut.

Praktek wakaf memang telah dikenal sejak awal kehadiran islam. Bahkan masyarakat sebelum islam telah mempraktekkan sejenis wakaf. Karena praktek wakaf ini telah dikenal masyarakat pra islam, maka tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktek masyarakat sebelum islam. Sedang wakaf tunai mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di mesir.

Dalam sistem perkonomian islam yang sekarang dapat kita saksikan bersama, wakaf memang belum banyak dieksplorasikan sebagai peran penting layaknya pada zaman dahulu islam berkembang sebagai peran yang sangat penting perekonomian suatu negara. Padahal kalau kita lihat sejarah pada zaman dahulu wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai kegiatan-kegiatan, utamanya kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masayarakat islam.

Sesungguhnya investasi dana wakaf adalah untuk orang itu sendiri memperoleh pahala dari Allah SWT dan dapat pembangunan ekonomi umat. Yang lebih penting lagi investasi dana wakaf tersebut ialah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf yang berguna sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan yang layak pada sumber daya insani.

B.       Rumusan Masalah

Tujuan utama penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf tunai sebagai pembangunan ekonomi, dengan rumusan masalah diantaranya adalah:

1.      Bagaimana model pengelolaan wakaf tunai untuk pembangunan ekonomi?

2.      Bagaimana wakaf tunai agar dapat dikelola dengan efektif?

BAB II

PEMBAHASAN

Pembahasan pengelolaan wakaf tunai memang sangat kontrofersial, diantaranya menurut madzhab Imam Syafi’I wakaf tunai tidak diperbolehkan, dengan alasan bahwa wakaf akan lenyap jika pengelola mengalami kerugian. Dalam kaitannya dengan itu, dapat ditunjukkan bahwa tujuan wakaf itu ialah utamanya untuk filantropi dan wakaf merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah dan ibadah tersebut merupakan ibadah mahdhah dan harus tidak bertentangan dengan syari’at islam.[1] Telah dapat diketahui dari tujuan wakaf tersebut bahwa wakaf tunai itu sebenarnya boleh dan dapat dilakukan oleh siapapun asalkan tidak melanggar syara’.

Sehingga wakaf tunai yang bisa dianggap sebagai wakaf yang sah harus memenuhi beberapa syarat tentang wakaf, syarat itu diantaranya ialah:[2]

1.    Wakaf tidak dibatasi waktu tertentu,

2.    Tujuan wakaf harus jelas,

3.    Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh waqif,

4.    Wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar.

A.      Model Pengelolaan Wakaf Tunai

Model pengelolaan wakaf tunai ini menurut Monzer Kahf, gagasan untuk menginvestasikan dana wakaf mislanya untuk mengkonstruksi harta yang bergerak dapat diwakafkan atau untuk meninggalkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikh klasik. Kahf membedakan model investasi wakaf dalam dua model, model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan secara institusional.[3]

1.    Model pembiayaan harta wakaf secara tradisional.

Dalam buku-buku fiqh klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu pinjaman, Hukr (Kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran Lump Sum yang cukup besar di muka), Al-Ijaratain (Sewa dengan dua pembayaran), Menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf.

Pinjaman digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharan harta wakaf. Sebelum harta wakaf dipinjamkan, maka syaratnya harus dapat izin dari pihak dewan pengawas.

Model hukr diperkenalkan oleh fuqaha’ guna mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, maka nadzir dapat menjual hak dari harta wakaf dengan cara disewakan dalam jangka waktu tertentu dan hasil sewa itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf,

Model Ijaratain menghasilkan sewa dalam waktu yang lama dan terdri dari dua bagian. Pertama, berupa uang muka Lump Sum yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf, dan Kedua, sewa tahunan.

Menambah harta wakaf baru terhadap wakaf yang lama. Misalnya, perluasan masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah diperluas selama pemerintahan Khalifah Umar, Usman, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Perluasan masjid itu dapat diartikan sebagai penambahan harta baru terhadap harta wakaf yang lama.

Model substitusi, yaitu model pertukaran harta wakaf yang satu dengan yang lainnya, sebab harta wakaf yang awal sudah lagi tidak dapat dipakai atau kurang bermanfaat. Secara prinsip pertukaran ini dilakukan karena untuk bisa memproduktifkan harta wakaf.

2.    Model pembiayaan secara institusional.

Sesuai dengan perkembangan zaman maka fikh juga harus berkembang yang sesuai dengan keuangan islami. Harta wakaf dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek yang menguntungkan. Yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana wakaf dalam bentuk tunai harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi islami, yaitu prinsip berbagi hasil, resiko, jual beli, dan sewa.[4]

Investasi dana wakaf dengan beragam modelnya sebaiknya dikerjakan Nadzir yang professional. Menurut fikh ada dua pandangan posisi nadzir dalam kaitannya dengan masalah wakaf. Pertama, pendapat yang menagatakan bahwa nadzir adalah penerima, penyalur, sekaligus pengelola harta (dana) wakaf. Kedua, pendapat menyatakan bahwa Nadzir hanyalah sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan pengelolaannya harus dipisahkan agar menghindari adanya kemungkinan negative.

Munculnya bank-bank syari’ah membuat kalangan umat muslim membuat antusias untuk ikut menyertakan dananya agar produktif. Utamanya pengelolaan dana wakaf secara produktif. Dalam bentuk wakaf tunai pihak bank dapat langsung mengelola dana, mengembangkannya, dan menyalurkan dana tersebut sesuai tujuan yang dimaksudkan wakif atau pihak bank.

Sejak awal pengelolaan hingga penyaluran harus disadari bahwa wakaf tunai merupakan dana public. Karena dana wakaf dihimpun dari masayarakat luas yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan dan harus dimanfaatkan pula oleh masyarakat luas pula.

Lembaga apapun yang akan mengelola dana wakaf tersebut harus memenuhi persyaratan diantaranya ialah:

1.      Profesional,

2.      Transparan,

3.      Dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah munculnya undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, pengelolaan wakaf tunai mulai jelas, baik dasar hukum maupun mekanisme pelaksanaan dari pada wakaf uang itu sendiri.

Pelaksanaan wakaf  tunai berupa uang dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagai penerima wakaf didasarkan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang terlebih dahulu mempertimbangkan saran dari instansi terkait. (Pasal 23 dan 24 ayat (1), ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006).

Lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh menteri sebagai penerima wakaf tunai pada pokoknya memiliki tugas sebagai berikut:

a.       Mengumumkan kepada publik atas keberadaanya sebagai LKS-PWU;

b.      Menyediakan forum sertifikat wakaf tunai;

c.       Menerima secara uang wakaf tunai dari wakif atas nama nazir

d.      Menempatkan wakaf tunai ke dalam rekening titipan (wadi’ah) atas nama nazir yang ditunjuk wakif;

e.       Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara bertulis dalam forum pernyataan kehendak wakif;

f.       Menerbitkan sertifikat wakaf tunai serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazir yang ditunjuk oleh wakif;

g.      Mendaftarkan wakaf kepada menteri atas nama nazir. (Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006)

Perwujudan serta pengembangan wakaf tunai di Indonesia bermula di kembangkan oleh Dompet Duafa Republika. Lembaga ini mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan duafa melalui Zakat, Infaq, Shadakah dan wakaf (ZISWAF). Lebih lanjut oleh Dompet Duafa diperkenalkan pula apa yang dikenal dengan wakaf investasi dan sekaligus mendirikan Tabung Wakaf Indonesia sebagai lembaga pentadbir.

B.       Pengelolaan Wakaf Tunai Secara Efektif

Untuk mendapatkan pengelolaan wakaf tunai secara efektif kita bisa menelisik masa sejarah islam terdahulu, yang kaya akan tanda-tanda adanya kebangkitan lembaga-lembaga islam. Seharusnya diteliti secara obyektif dengan menunjuk sedikitnya lima fakta sejarah:[5]

1.    Sistem masyarakat islam yang ideal, sebagaimana yang berkembang pada awal islam.

2.    Peninggalan kebudayaan islam.

3.    Periode pasang surut penjajahan terhadap wilayah muslim yang berlangsung berabad-abad mengakibatkan terabaikannya masalah ijtihad.

4.    Dipertahankannya nilai-nilai dasar dan kelembagaan islam pada masyarakat muslim, tertama kalangan bawah.

5.    Kebangkitan sebagian besar negeri muslim dan lembaga-lembaga keislaman belakangan ini.

Kemudian pembahasan lebih lanjut tentang wakaf tunai ini agar sesuai dengan harapan yang akan dicapai, maka implikasi penbelanjaan hasil wakaf mempunyai tiga efek:[6]

1.    Efek “good deed”, yaitu hasil wakaf hanya diserahkan dan dianggap sebagai amal baik.

2.    Efek “Free rider”, yaitu hasil wakaf tidak ada pembedaan antara orang kaya dan orang miskin.

3.    Efek “Income Redistribution”, operasionalisasi wakaf akan diperoleh sebuah realita bahwa telah terjadi distribusi pendapatan horizontal secara signifikan dari suatu kelompok pendapatan ke kelompok yang lain.

Pada dasarnya pengelolaan wakaf tunai secara efektif untuk pembangunan ekonomi itu terkait dengan opersionalnya. Garis besar operasionalisasi wakaf tunai itu meliputi:[7]

1.    Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syari’ah.

2.    Wakaf harus dilakukan tanpa batas waktu.

3.    Wakif berhak memilih tujuan-tujuan dimana wakif mewakafkan.

4.    Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat rate tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.

5.    Kuantitas tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.

6.    Wakif dapat meminta bank mempergunakan profit sesuai tujuan.

7.    Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja.

8.    Wakif dapat meminta pada nadzir untuk merealisasikan pengelolaan wakaf tunai tersebut.

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dana-dana segar yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf tunai tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti membangun masjid, musholla, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepantingan umum. Maka untuk mengoptimalisasi wakaf tunai akan difokuskan pada dua aspek besar yaitu pembangunan yang bersifat fisik dan pemberdayaan dan pengembangan. Penyaluran dana hasil wakaf itu bisa untuk:[8]

1.    Dalam bidang pendidikan.

Mencermati anggaran pendidikan yang selama ini masih sangat memprihatinkan. Hal ini membuktikan pemerintah masih belum secara serius menggarap sector pendidikan. Setelah tersedianya wakaf tunai bisa dilakukan langkah-langkah skala prioritas antara lain:

a.       Pembangunan Pesantren,

b.      Pembangunan Madrasah dan perguruan tinggi,

c.       Lembaga riset untuk masyarakat,

d.      Perpustakaan,

Sedangkan pemberdayaan dan pengembangan meliputi:

a.       Kurikulum

b.      Sumber daya manusia

c.       Proyek-proyek riset teknologi tepat guna

2.    Dalam bidang kesehatan dan fasilitas RS

Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan-pengembangan ilmu medis melalui penyediaan fasilitas public dibidang kesehatan dan pendidikan. Untuk pembangunannya:[9]

a.       Rumah sakit dan poliklinik,

b.      Apotik dan alat-alat medis,

Sedangkan untuk pemberdayaan dan pengembangannya meliputi:

a.       Pengembangan SDM Kesehatan

b.      Pengembangan riset bidang kesehatan.

3.    Dalam bidang pelayanan sosial

Harus diakui bahwa pelayanan sosial di Indonesia terkenal sangatlah buruk. Hal tersebut terkait dengan sumber pendanaan pemerintah yang masih sangat minim. Oleh karena itu dengan adanya dan wakaf tunai diharapkan dapat menunjang hal-hal yang terkait dengan:[10]

a.       Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi,

b.      Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representative.

Sedangkan dalam rangka pemberdayaan dalam bidang pelayanan sosial ini dapat diadakan berbagai aktifitas untuk pengembangan antara lain:

a.       Meningkatkan kemampuan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan disiplin dan kerja keras,

b.      Membuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat dan terlantar lainnya,

c.       Membuat proyek-proyek dakwah yang mencakup di bidang luas.

4.    Dalam bidang pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM)

Krisis ekonomi yang masih melanda Indonesia berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Ambruknya bangunan dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Para pelaku ekonomi yang merasakan betul dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah. Untuk pengembangan dan pemberdayaannya meliputi:

a.    Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku berasal dari sumber daya alam dan industry,

b.    Memberi peluang lebih besar kepada lembaga professional perbankkan,

c.    Pelatihan bagi UKM dalam hal kemampuan teknologi proses dan produksi,

d.   Membantu pemasaran UKM baik dalam maupun luar negeri,

e.    Pembangunan infrastuktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

Selain factor modal usaha kecil dan menengah secara umum maish menghadapi banyak kendala seperti tidak punya kemampuan produksi, jaringan atau factor lain. Factor eksternal seperti iklin usaha yang tidak kondusif. Sebenarnya untuk iklim yang tidak kondusif biasanya memicu UKM. Namun biasanya pertimbuhan UKM ini bukan karena bagus, tetapi karena kurangnya peluang di bidang yang lain.

Untuk memajukan UKM dengan sistem syari’ah merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam perbaikan ekonomi umat, terutama bagi pelaku bisnis UKM. Mekanisme pasar yang terbaik menurut syariah adalah mengikuti mekanisme pasar. Kuncinya masyarakat yang bisa mengatur diri sendiri. Tetapi, pemerintah perlu berperan memberikan proteksi dan perangkat hukum untuk memajukan sistem UKM yang bersifat wakaf tersebut agar mereka memiliki kepastian usaha.

Untuk itu dalam rangka menerapkan sitem islam yang berlabel Syari’ah utamanya adalah segi wakaf tunai dalam masyarakat membutuhkan strategi dan keseriusan untuk penggalangan kekuatan. Untuk permodalan misalnya, dibutuhkan strategi untuk transfer dana, dengan cara yang lebih islami dan tidak menggunakan sistem bunga. Sistem permodalan dengan sistem syari’ah dapat dilakukan melalui institusi perbankkan syari’ah dan juga lembaga-lembaga keagamaan yang lain, seperti perbankkan syari’ah, badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan badan wakaf Indonesia yang di dalamnya mengelola wakaf tunai.

Persoalan UKM, memang terlihat menyeluruh. Padahal mayoritas pelaku ekonomi Indonesia berasal dari kalangan UKM. Karena itu, sudah selayaknya menjadi perhatian semua pihak secara sungguh-sungguh yang bisa digunakan untuk aplikasi wakaf.

---

[1] Ahmad Azhar Basir, Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987), 10.

[2] Ibid., 11.

[3] Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, 2007), 42.

[4] Ibid., 45.

[5] M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Terj. Agus Mijanto dan Rozi Diyanti (Depok: Ciber PKTTI-UI, 2000), 25.

[6] Ibid., 43.

[7] Ibid., 46-47.

[8] Direktorat pemberdayaan wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2007), 72-84.

[9] Ibid., 89.

[10] Ibid., 97.